Benarkah Bitcoin Akan Mulai Diperdagangkan Di Bursa RI?

Bitcoin menjadi salah satu uang virtual yang mulai banyak menarik peminat. Uang yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 ini bahkan sudah berkali – kali lipat naik nilainya pada awal 2018. Beberapa merchant juga mau menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi mereka. bitcoin bisa digunakan untuk membayar kebutuhan sekolah, asuransi bahkan pajak. Biarpun demikian bitcoin juga memiliki beberapa kelemahan salah staunya ialah tak direstui oleh beberapa negara sebagai alat pembayaran yang sah seperti di Indonesia.

​

Resiko Bitcoin Dimata Bank Indonesia

Tentu saja ada beberapa alasan kenapa bitcoin tak begitu diterima baik oleh pemerintah Indonesia. Bank Indonesia misalnya dengan jelas menegaskan untuk semua bank Indonesia tidak coba-coba melakukan transaksi dengan bitcoin. Pasalnya nilai bitcoin mudah sekali berfluktuasi. Nilainya memang sangat tinggi namun setiap jam bisa saja anjlok Bahkan pada tahun lalu nilainya anjlok USD 1.000 kurang dari satu jam. Keseriusan bank Indonesia terhadap bitcoin ini bahkan dijelaskan pada dua peraturan yakni PBI 18/40/PBI/2016 dan 19/12/PBI/2017. Kedua peraturan tersebut dengan jelas mengatur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan penyelenggaraan teknologi financial.

Nilai tinggi pada bitcoin dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran layaknya saham. Hal ini berbeda dengan flat money yang kita gunakan saat ini. Bitcoin juga memiliki resiko buble burst yang mengganggu stabilitas nasional imbas dari interaksi ekonomi riil dengan virtual currency. Bank Indonesia dengan tegas melarang pembayaran, penyelenggaraan teknologi financial baik switching,kliring,payment gateway,transfer dana memakai uang virtual untuk berbagai jenis bank di Indonesia.

Untungnya Bappebti Merestui Bitcoin

Meskipun ditolak oleh bank namun kesempatan bitcoin untuk masuk ke pasar Indonesia mulai menemui titik terang. Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau Bappebti ini akhirnya menganggap bitcoin sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan. Mengingat jumlah trading bitcoin semakin meningkat setiap tahunnya ketimbang para miner di Indonesia. Sebelumnya mata uang ini juga sudah dijadikan komoditi berjangka di Chicago Board Option Exchange, Amerika Serikat. Diharapkan bitcoin mampu menjadi acuan komoditas perdagangan uang virtual di masa depan.

Setelah direstuinya bitcoin menjadi komoditas perdagangan yang sah di Indonesia kabarnya Bappebti akan membuat peraturan khusus terkait mata uang ini. Nantinya ada peraturan yang mengatur penambangan mata uang virtual, perusahaan bursa dagangnya, dompet mata uang dan ketentuan pajaknya. Untuk membuat peraturan uang virtual ini Bappebti juga akan mengikut sertakan bank Indonesia, otoritas jasa keuangan (OJK) serta direktorat jenderal pajak. Kabarnya banyak pengusaha yang mengusulkan jika bitcoin sebaiknya dikenakan pajak final untuk perdagangan seperti di bursa pasar modal.

Pajak dan Bitcoin

Tentu saja tak ada transaksi bisnis yang tidak didasarkan oleh pajak begitu pula dengan bitcoin. Pajak layaknya dua mata pisau yang bisa menenggelamkan atau malah menaikan pamor bitcoin. Jika nilai tarifnya terlalu tinggi tentu banyak orang berpikir dua kali dalam berinvestasi bitcoin namun jika nilainya tak terlalu tinggi bitcoin bisa jadi investasi yang pas masa kini. Kini jika ada keuntungan yang diperoleh dari selisih jual belinya maka akan dimasukan dalam surat pemberitahuan (SPT) sebagai salah satu penghasilan kena pajak. Bitcoin ini juga akan dimasukkan dalam kolom harta pada SPT . walau belum ada regulasi yang jelas terkait bitcoin namun uang virtual ini wajib dimasukkan dalam SPT anda. apabila dikemudian hari ditemukan bahwa anda memilikinya namun tidak melaporkan pada SPT maka anda harus siap dikenakan sanksi oleh direktorat jenderal pajak.