Ribuan Tanda Petisi DABFI untuk Umumkan Bitcoin sebagai Hukum di India

Ribuan Tanda Petisi DABFI untuk Umumkan Bitcoin sebagai Hukum di India - Keberadaan bitcoin telah sering menjadi isu yang menimbulkan pro dan kontra. Banyak orang meyakini bahwa teknologi bitcoin dapat memberikan manfaat yang positif, namun di sisi lain bitcoin sering disalahgunakan. Hal ini yang membuat banyak pihak merasa khawatir akan keberadaan bitcoin. Baru-baru ini perdebatan penggunaan bitcoin juga telah terjadi di India.

Tanda tanya atas legalitas bitcoin dan cryptocurrencies lainnya di India menjadi hal yang menarik. Cointelegraph melaporkan beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan Negara India, Arjun Ram Meghwal, telah mengeluarkan jawaban tertulis atas pertanyaan di majelis tinggi parlemen. Jawaban tersebut telah menyebabkan banyak kekhawatiran. Hal ini membuat industri bitcoin India mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi sekarang ini.

Yayasan Aset Digital dan Blockchain India (DABFI) telah menciptakan sebuah petisi online. Petisi ini berupa link yang dikirim ke pelanggan mereka melalui pesan teks. Petisi ini meminta Menteri Keuangan India Arun Jaitley, Reserve Bank of India Gubernur Urjit R Patel dan S. Selvakumar dari Departemen Keuangan untuk “mengumumkan bitcoins dan cryptocurrencies secara hukum.” Petisi ini kemudian dilanjutkan dengan menyatakan manfaat dari teknologi di balik bitcoin dan membuat sebuah titik kuat untuk mendesak menteri keuangan dan yang lainnya untuk menghentikan pengguna yang salah dan bukan teknologinya.

Peristiwa yang terjadi baru-baru di India telah menyebabkan banyak pertanyaan tentang status bitcoin dan mata uang virtual lainnya di India. Sebelum Arjun Ram Meghwal menjawab pertanyaannya, anggota dari Partai Bharatiya Janata yang berkuasa (BJP), Kirit Somaiya, yang juga anggota parlemen India, telah menimbulkan kekhawatiran tentang Bitcoin menjadi skema Ponzi.

​

The Reserve Bank memiliki di masa lalu telah mengeluarkan beberapa peringatan untuk pengguna bitcoin. Cointelegraph mengajukan pertanyaan pada Zebpay, seorang anggota DABFI, mengapa DABFI menciptakan permohonan ini. Dalam respon email, Sandeep Goenka, co-pendiri Zebpay, mengatakan: “Bitcoin tidak ilegal sesuai hukum yang ada, namun, ada persepsi di India yang menyatakan bahwa bitcoin ilegal. Hal ini juga disebabkan oleh siaran pers dari RBI, bank sentral India. Dalam langkah menghapus persepsi ini, pemerintah India memiliki PR besar dengan secara proaktif mengatur bitcoin seperti di banyak negara lain. Berstatus hukum saat bitcoin dan surat edaran RBI yang diposting di zebpay.”

Industri bitcoin India saat ini telah mandiri. Dalam emailnya ke Cointelegraph, Goenka mengungkapkan bahwa industri bitcoin India mengatur dirinya sendiri dan mereka secara sukarela mengikuti norma-norma KYC dan menggunakan saluran perbankan biasa untuk melakukan pembayaran. Baru-baru ini, industri membentuk Yayasan Asset Digital dan Blockchain India (DABFI). Salah satu tujuan dari DABFI adalah untuk mendidik para pemangku kepentingan termasuk pemerintah tentang potensi cryptocurrencies di India. Disamping itu Zebpay, Unocoin dan Coinsecure juga anggota DABFI.

Bagaimana keberhasilan petisi ini di India? Mengingat komentar negatif pada media India mengenai bitcoin dan cryptocurrencies lain dan laporan terbaru dari berbagai anggota pemerintah dan parlemen, akan menjadi menarik jika permohonan dalam petisi berhasil dan bitcoin akan dinyatakan secara hukum. Sejauh ini menurut Zebpay, status hukum bitcoin jelas. Goenka juga menambahkan bahwa sebenarnya ada beberapa menteri yang telah meminta kejelasan pada pemerintah saat ini mengenai industri bitcoin. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya permintaan kejelasan bitcoin dalam mata hukum bukan hanya dari pihak Zebpay. Hal ini jelas menunjukkan bahwa bitcoin legal di mata hukum.