Inilah Kebijakan Donald Trump yang Mempengaruhi Mata Uang Virtual

Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang melegalkan peredaran mata uang virtual asal Jepang, bitcoin. Bahkan Amerika Serikat memiliki bursa bitcoin yang terbilang cukup besar. Banyak faktor yang mendasari mengapa nilai tukar bitcoin terhadap AS masih tinggi ditengah banyaknya isu yang mengakibatkan beberapa negara yang tadinya memiliki bursa bitcoin besar turut memberlakukan larangan peredarannya seperti China dan Korea Selatan.



Bitcoin sebelum Trump menjadi Presiden AS

Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penguat bitcoin di AS adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Sebelum Trump resmi dilantik menjadi Presiden, ada riset yang dilakukan oleh Firma Juniper yang mana mengatakan bahwa harga bitcoin akan meningkat pesat pada tahun tersebut jika Donald Trump maju sebagai Presiden Amerika Serikat. Valusa nilai bitcoin juga diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat menjadi $ 92 miliar.

Hal yang mendasari mengapa Trump digadang sebagai orang yang memiliki pengaruh terhadap bitcoin adalah karena naiknya Trump sebagai Presiden AS akan menyebabkan ketidakstabilan pasar dunia. Ketidakstabilan pasar dunia inilah yang melandasi meningkatnya harga bitcoin. Menurut riset tim intelijen The Economist yang di pimpin oleh Dr. Windsor Holder, peluang Trump menjadi Presiden AS akan menjadi 10 resiko yang akan mempengaruhi perekonomian dunia.

Kenaikan harga bitcoin ini disebabkan orang-orang tidak mengetahui dampak apa yang terjadi pada pasar dunia jika Trump terpilih sebagai Presiden AS. Hal ini berdasarkan analisis yang dilakukan mapa bulan maret 2016 dimana Trump terlihat tidak memiliki arah kebijakan yang jelas.

Donald Trump dan kebijakan terhadap mata uang virtual

Seperti apa yang telah diprediksikan, nilai bitcoin memang sempat melonjak beberapa kali setelah terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat ini mata uang digital menjadi fokus utama Amerika Serikat. Trump dan jajarananya ingin memastikan jika bitcoin dan mata uang digital lainnya tidak digunakan untuk kegiatan ilegal.

Salah satunya cara yang Trump lakukan untuk mempertahankan nilai bitcoin adalah dengan mengeluarkan perintah pelarangan setiap transaksi yang menggunakan mata uang virtual dari Venezuela, Petro. Kebijakan ini diberlakukan mulai 19 Maret 2018.

Venezuela memang baru saja memperkenalkan sistem mata uang digital terbaru yang diberi nama Petro sebagai upaya untuk mengatasi sanksi keuangan Amerika Serikat. Nicolas Maduro, Presiden Venezuela menyatakan bahwa 1 petro akan didukung 1 barel minyak nasional. Pemerintah berencana menerbitkan 100 juta token Petro dengan perkiraan nilai US$ 6 miliar (Rp 81 triliun). Keputusan tersebut membuat harga bitcoin turun dari US$ 200 menjadi US$ 8.388.

Pengumuman dibuatnya mata uang virtual Petro ini adalah cara untuk menghadapi masalah keuangan setelah kreditur dan agen pemeringkat menyatakan bahwa pemerintah dan perusahaan minyak yang berada dalam kendali PDVSA gagal menyelesaikan hutang. Saat ini Venezuela tengah berada dalam kondisi krisis ekonomi parah. Akibat hal ini, Washington memberlakukan perintah pencegahan AS dan perusahaan untuk membeli obligasi dari pemerintahan Venezuela baru (PDVSA).

Trump mengeluarkan kebijakan pelarangan transaksi menggunakan Petro karena menganggap mata uang virtual ini merupakan cara baru Venezuela untuk terhindar dari sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya. Keputusan Trump untuk melarang Petro ini dianggap sebagai langkah tepat untuk membatasi akses rezim Maduro terhadap pasar modal.

Belakangan ini di Venezuela terjadi perintah jual besar-besaran yang menimpa bitcoin sehingga harganya turun 26% lebih murah dari harga pasar biasanya. Bitcoin sendiri bukanlah barang asing bagi Venezuela. Beberapa tahun terakhir nilai tukar Bolivar (mata uang Venezuela) menurun drastis 95% terhadap dollar AS. Akhirnya banyak orang Venezuela yang membeli dollar maupun bitcoin untuk melindungi asetnya. Melihat hal ini seharusnya nilai bitcoin di negara tersebut meningkat, bukan sebaliknya. Namun di negara tersebut hanya Bolivar yang diterima sebagai alat pembayaran sehingga mereka berusaha memegang cukup Bolivar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dengan “mengobral” bitcoin.