Bitcoin Legal dan Ilegal di Negara Ini (Tahun 2014)

Mata uang digital Bitcoin memulai debutnya di tahun 2009 lalu. Sejak saat itulah era kyrpto dimulai dan hingga kini sudah ada lebih dari 500 krypto yang muncul dan digunakan. Namun Bitcoin tetap menjadi roda penggerak utama. Sementara itu otoritas pajak, lembaga penegak hukum dan para regulator sampai sekarang masih mengekplorasi tentang fenomena ini. Sebenarnya masih ada pertanyaan yang mengganjal menyangkut keberadaan Bitcoin ini. Apakah Bitcoin legal atau illegal? Semuanya bergantung pada lokasi dan aktivitas penggunanya sendiri.

​

Negara yang Mengatakan “Ya” Pada Bitcoin

Fakta bahwa Bitcoin bisa digunakan secara anonim untuk melakukan transaksi apapun, di manapun dan kapanpun tentu membuat para pelaku kriminal tertarik menggunakannya. Karena itulah sebagaian besar negara belum memberikan kepastian tentang penggunaan Bitcoin di negaranya. Beberapa negara secara tidak langsung menyetujui penggunaan Bitcoin namun dengan beberapa pengawasan.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat telah mengambil pendekatan positif terhadap Bitcoin. Di waktu yang sama, ada beberapa instansi pemerintah yang bekerja untuk mencegah atau mengurangi penggunaan Bitcoin untuk transaksi illegal. Pembayaran menggunakan Bitcoin juga telah berhasil masuk ke pasar derivative A.S., yang semakin menguatkan bahwa kehadiran mata uang digital ini semakin sah.

Jaringan Penegakan Hukum Kriminal Departemen Keuangan A.S. telah menerbitkan panduan tentang Bitcoin sejak awal tahun 2013 lalu. Mereka mendefinisikan Bitcoin sebagai bisnis mata uang, bukan sebagai mata uang. Dan hal ini menempatkannya di bawah UU Rahasia Bank yang mengharuskan timbal balik dan pemroses pembayaran memenuhi tanggung jawab tertentu seperti pelaporan, pendaftaran dan pencatatan. Selain itu Bitcoin dikategorikan sebagai properti untuk tujuan perpajakan oleh IRS.

2. Kanada

Sama seperti Amerika Serikat, tetangganya yaitu Kanada juga mempertahankan sikap bersahabatnya terhadap Bitcoin sambil memastikan bahwa crypttocurrency tidak digunakan sebagai media pencucian uang. Bitcoin dipandang sebagai komoditas oleh CRA dan ini berarti transaksi Bitcoin dipandang sebagai transaksi barter serta pendapatan yang dihasilkan akan dianggap sebagai pendapatan bisnis.

Kanada mempertimbangkan Bitcoin sebagai bisnis jasa uang. Ini membawa mereka ke bawah UU anti pencucian uang (AML). Pertukaran Bitcoin perlu mendaftarkan ke FINTRAC dan setiap transaksi yang mencurigakan juga harus dilaporkan, mematuhi rencana kepatuhan dan behkan harus menyimpan catatan tertentu.

Selain itu pemerintah Kanada telah menugaskan Komite Senat Perbankan dengan merancang pedoman untuk legislative mata uang virtual pada Juli 2015 lalu.

3. Australia

Australia mengizinkan entitas untuk menukar, menambang atau membeli Bitcoin. Departemen Perpajakan Australia mempertimbangkan pengaturan transaksi barter Bitcoin yang dikenakan pajak yang sesuai bergantung pada penggunaan dan pengguna.

4. Uni Eropa

Meskipun Uni Eropa telah mengikuti perkembangan cryptocurrency, namun mereka belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai legalitas, penerimaan atau peraturan tentang Bitcoin. Dengan tidak adanya panduan pusat ini maka masing-masing negara Uni Eropa telah mengembangkan pendirian tentang Bitcoin. Beberapa negara membiarkan Bitcoin dan sementara yang lainnya ragu-ragu atau bahkan mengeluarkan peringatan.

Di Finlandia, Dewan Pajak Pusat telah memberikan status bebas bea tambah nilai dengan mengklasifikasikan Bitcoin sebagai sebuah layanan keuangan. Bitcoin diperlakukan sebagai komoditas di Finlandia, bukan sebagai mata uang. Belgia juga telah membuat pengecualian Bitcoin dari PPN. Sedangkan di Siprus, Bitcoin tidak dikendalikan atau diatur tapi juga tidak illegal.

Lalu Inggris memiliki sikap pro-bitcoin dan menginginkan lingkungan peraturan untuk mendukung mata uang digital. Bitcoin berada di bawah peraturan pajak di Inggris. Bulgaria juga telah membawa Bitcoin berdasarkan undang-undang hukum yang ada. Sedangkan Jerman terbuka untuk Bitcoin, di sana Bitcoin dianggap lehal tapi dikenai pajak berbeda yang bergantung pada apakah pihak berwenang berurusan dengan pertukaran, penambangan, perusahaan atau pengguna.